Setelah gerakan 30 September berhasil ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan, dibelakang gerakan 30 September dituding berdiri PKI sebagai dalang nya. Hal ini mengakibatkan kemarahhan rakyat. Kemarahan rakyat itu diikuti dengan demonstrasi-demonstrasi yang semakin bertambah gencar menurut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia dengan pancasila dan Undang-Ungdang Dasar 1945 dan masa PKI terjadi di Jakarta dan di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila berkumpul di halaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut
- Pembubarab PKI dengan organisasi masanyaa
- Pembersihan kabinet duikora dari unsur0unsur PKI
- Penurunan harga-harga barang
Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna kabinet Dwikora di istana Bogor. dalam sidang itu , hadir pula para wakil mahasiswa. presiden soekarno menuduh aksi-aksi mahasiswa di dalangi oleh CIA (sentral intelligenc agennce) Amerika Serikat.
Pada tanggal 21 Februari 1966, presiden soekarno mengumumkan perubahan kabinet. ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat karena banyaknya tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 september/ PKI masih bercokol dalam kabinet baru yang terkenal sebagai kabinet 100 Mentri .
Pada saat pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu di hadaang oleh Pasukan Cakrabirawa. terjadi bentrokan fisik antara pasukan Cakrabirawa dan para demonstran. dalam bentrokan fisik itu seorang mahasiswa universitas indonesia yang bernama Arief Rachman Hakim gugur. Gugur nya Arief Rachman memberikan semangat juang kepada para demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi sebagian besar Rakyat Indonesia.
2. Masa Orde Baru
Dengan surat perintah 11 Maret (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Dengan ini mulai lah babak sejarah Orde Baru.
Pada hakekatnya Orde Baru bukan penyangkalan yang lama, bukan pula sekedar pembaruan, melainkan sekaligus merupakan perubahan terhadap segala sesuatu yang difikirkan menjadi sebab yang kronis dan telah ikut mengkondisikan yang lama. Dengan kata lain, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau loreksi terhadap penyelewengan dimasa lampau dan menyusun kembali kekuatan untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Tuntutan pembubaran PKI bukan sekedar diartikan sebagai pembubaran dari segi yuridis formalnya, bukan hanya mencabut hak hidup organisasi itu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu melarang penyebaran faham, falsafah, mentalitas dan cara serta metode politik PKI beserta ormas-ormas nya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Jawaban dari tuntutan ini terdapat dalam ketetapan sebagai berikut.
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia adalah melaksanaka Pembangunan Nasaional. Pembangunan Nasional yang diupayakan pada zaman Orde Baru di realisasikan melalui Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Pendek. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahtraan bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanalkan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasik dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, meningkatkan kesejahtraan umum, mencrdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Masa Orde Baru
Dengan surat perintah 11 Maret (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Dengan ini mulai lah babak sejarah Orde Baru.
Pada hakekatnya Orde Baru bukan penyangkalan yang lama, bukan pula sekedar pembaruan, melainkan sekaligus merupakan perubahan terhadap segala sesuatu yang difikirkan menjadi sebab yang kronis dan telah ikut mengkondisikan yang lama. Dengan kata lain, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau loreksi terhadap penyelewengan dimasa lampau dan menyusun kembali kekuatan untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Tuntutan pembubaran PKI bukan sekedar diartikan sebagai pembubaran dari segi yuridis formalnya, bukan hanya mencabut hak hidup organisasi itu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu melarang penyebaran faham, falsafah, mentalitas dan cara serta metode politik PKI beserta ormas-ormas nya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Jawaban dari tuntutan ini terdapat dalam ketetapan sebagai berikut.
- Pengukuhan tindakan Pengembangan Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta ormasnya pada sidang MPRS dengan Tap No. IV/MPRS/1966 dan Tap No.IX/MPRS/1966
- Pelarangan paham dan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap No. XXV/MPRS/1966
- Pelurudsan kembali tertib konstitusioal berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap. No XX/MPRS/1966
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia adalah melaksanaka Pembangunan Nasaional. Pembangunan Nasional yang diupayakan pada zaman Orde Baru di realisasikan melalui Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Pendek. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahtraan bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanalkan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasik dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, meningkatkan kesejahtraan umum, mencrdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar